HAPUS JANJI MANISMU

Peristiwa yang belakangan ini membuming sehingga menjadi bahan perbincangan diberbagai media. Peristiwa itu adalah kejahatan seskual terhadap anak. Saking menariknya kejadian itu hingga menjadi berita yang menarik untuk ditayangkan di berbagai media masa, baik cetak maupun elektronik. Berbagai pendapat muncul menjadi opini yang terpublikasikan. Bahkan, ada yang ingin pelaku harus dihukum mati agar setimpal dengan perbuatannya. Ada pula yang mengusulkan untuk dibentuk undang-undang khusus untuk pelaku tindak seksual terhdap anak.

Sementara dilain sisi, ada hal yang menarik dari pernyataan Ibu menteri Sosial, Khafifah: “mengusulkan kepada DPR untuk merumuskan Undang-undang khusus untuk pelaku tindak pidana seksual dengan hukuman kebiri”. Aturan itu dicetuskan agar menegaskan efek jera terhadap pelaku tindak pidana seksual. Ketika memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seksual ini, menarik memang karena hal itu dilakukan dengan berbagai cara, seperti rayuan dengan uang, dengan makanan, dengan bujukan nanti diberikan sesuatu, misal HP, mainan dan sebagainya. Singkatnya corak pelaku mendekati dan membujuk korbannya dengan berbagai macam cara sehingga visinya tercapai.

Manusia mempunyai sifat  resah, gelisah, gundah hingga rasa takut. Lumrahnya, sifatnya ini muncul ketika manusia itu telah melakukan suatu tindakan yang buruk. Ketika itu, maka muncullah sifat rasa ketakutan, resah dan bingung. Dalam keadaan seperti itu terkadang manusia tidak mampu untuk mengendalikan pikiran dan akal sehatnya sehingga muncullah sikap dan pebuatan selanjutnya seperti membunuh dan lain sebagainya demi satu tujuan untuk menghilangkan alat bukti kejahatan yang telah ia lakukan. Namun, apapun persoalan yang terjadi di bumi pertiwi ini tidak akan pernah selesai dengn hukum semata. Hal itu disebabkan satu hal yang sangat fundamental dan sangat-sangat mendasar yaitu keteladanan. Bangsa ini kehilangan teladan, hilang panutan, hilang tuntunan. Contoh yang mungkin seluruh rakyat indonesia ketahui. Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI ditanya apakah akan mencalonkan diri sebagai presiden. Jawabnya sangat simple sekali “tidak”. Agaknya jawaban itu sangat bagus karena pekerjaan di DKI sangat besar yaitu menjadikan ibukota negara yang metroplitan yang tertata rapi dan indah, indah dari tatanan kota dan indah dari kelakuan dan tindakan penghuninya. Tidak berhenti disitu, setahun sudah menjabat sebagai presiden yang dikata orang sebagai simbol negara tapi tak berbuat apa-apa untuk bumi pertiwi ini. Berat dikata “ya kapasitas untuk DKI dipaksain ngatur Indonesia yang luas ini” itu sama saja anak SD dikasih tugas mata kuliah. But, ya sudahlah ya. Sudah terlalu bohong dulunya. Kalo dikaji lagi semakin terlihat belangnya.

Dari situ sudah terlihat kehilangan teladan, masak iya yang akan diteladani pembohong. Bukan tidak percaya bahwa hukum mampu mejadi panglima untuk kedamaian. Faktanya hari ini hukum tidak mejamin keadilan, tidak bisa menjadikan faktor mendorong kedamaian, tidak menjadi pendorong untuk perubahan nasib. Sesibuk apapun anggota Dewan terhormat merumuskan Undang-undang untuk diterapkan, jika keteladanan dari pemimpin bangsa ini tidak ada, yakinlah tidak akan ada kedamaian apa lagi  bercita-cita mejadi negara yang maju. Bermimpi untuk menjadi negara yang maju sementara rakyatnya masih terbelakang karena jaminan pendidikan oleh pemerintah belum merata, lapangan kerja tertutup dan malah terbuka untuk warga asing, entahlah terlalu dalam mencari celah dan bobloknya negara ini. Hal itu ya kembali lagi kepada pemimpinnya yang tak punya teladan. Coba pilih siapa pemimpin di negeri ini yang patut diteladani?, susahnya nyarinya.

Ditukikkan pandangan pada anggota dewan yang pernah kita pilih yang ditumpukan harapan dipundak mereka. Tapi, belum berbuat apa-apa sudah ada yang terjerat kasus korupsi. Yachh Tinggal tepuk kepala sendiri sambil bergumam dalam hati “apa dosa gua semalam sebelum milih dia sebagai anggota dewan?”. Tengok pulalah pada misi yang didengung-dengungkan kepublik oleh pembantu presiden Revolusi Mental. Sampai saat ini belum berefek apa-apa pada masyarakat bahkan situs yang diluncurkan dengan uang rakyat tak bisa diakses. Yach sudah tepuk lagilah kepala sendiri sambil berucap “capeh deeech”.

Rasanya kurang adil juga bila tak melihat pada keinginan presiden untuk dirumuskan undang-undang larangan menghina presiden. Iya  juga sich presiden tak boleh dihina, dicaci maki, didemo beramai-ramai hingga cuitan para netizen di sosmed. Tapi apakah segitunya melindungi presiden?. Sementra rakyatnya hidup tak aman karena nanti mau makan apa, malam nanti mau tidur di mana lagi kian kemari diusur orang, besar dijalanan jadi gembel, mereka yang terpaksa dirumahkan karena perusahaan terkendala rupiah yang melemah. Belum lagi mereka yang berjuang mencari keadilan karena HAM nya digerus, ditambah lagi guru honerer yang dijanjikan jadi PNS apalagi komplik antar warga, terlalu banyak jika dikaji lagi. Belom lagi persoalan asap di pulau sumatera dan kalimantan, anehnya sudah blusukan tapi tak nemu siapa pelakunya. Jangan-jangan pelakunya kroni-kroninya juga, “lo berani hukum gue,,?? Lo jadi presiden sebagian duitnye dari gue”  kira-kira begitu kate pelakunya, tergigit dech lidah jokowi. Jad,i apakah pantas presiden merengek-rengek minta dilindungi. But, kalau simbol negera ini jadi panutan dan teladan penulis paling terdepan unutk melindungi persiden. Hehehe

Boleh diperhatikan lagi dalam pesoalan kekinian, adanya keinginan untuk membangkitkan semangat bela negara (wamil) dengan berdalih cinta negara telah memudar semangat terhadap tanah air mulai tergerus waktu. Agaknya ini ada benarnya juga, ya supaya rakyatnya kembali bisa dininabobokkan dengan semangat dan cinta NKRI yang ujung-unjungnya yach supaya rakyat tertidur dalam mimpi-mimpi indah yang pernah jadi nyata sementara elit pemimpinnya sibuk memakan uang rakyat bagai api dalam sekam. Ya itu pun sih masih curiga aja, hehehe. Tapi pantaslah rakyat selalu curiga. Sudah terlalu muak, telalu lama dibenturkan ke dinding persakitan, terjajah oleh kepentingan partai dan golongan elit penguasa, bermanis dibibir pahit yang kami rasakan. Kalaulah masih begini mungkin cukup menundukkan kepala dengan tatapan kosong pada rumput yang bergoyang.

Apa lagi..?? masih ada?? Tentu. Coba perhatikan pada keinginan anggota dewan yang ingin dan justru ngotot bagai syahwat yang telah berhari-hari tak tersalurkan berhasrat mengubah undang-undang KPK. Minta ini dihapus itu, masa dibatasi dan segala macamanya, pendeknya yach dilumpuhkan. Umpama orang tua yang dicopot tongkatnya yah pada akhirnya tersungkur terus mati yang lain tertawa terbahak-bahak bagai kucing dapat ikan yang tak dijaga. Sampai hari ini presiden diam saja, barangkali juga setuju kali yee.. oh ya lupa (tepung jidad sendiri) yang ngusulkan kan elit parpol pendukung.. hahahaha.. kacau yo sabana kacau kalau pemimpin negeri seperti ini. Rakyat harus menekur lagi, harapan dan masa depan hacur seketika bagai gadis kecil yang habis diperkosa. Atau memang elit negeri ini pemangsa syahawat atau penjahat kelamin. Entahlah penulis bingung verry-verry bingung... cukup tertawa ckckckcckkkkk!!

Sekian..!!!!

in my home

BAB IV Sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama terhadap seseorang

BAB IV

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab perbedaan pendapat dalam menetapkan hukuman qishash terhadap pembunuhan secara bersama antara Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah disebabkan oleh penafsiran nash, yaitu kalimat ان النفس بالنفس Ulama Syafi’iyyah memahami bahwa “jiwa dibalas dengan jiwa”, dengan makna jamak (bnyak jiwa). Ulama Syafi’iyyah juga memperkuat pendapat mereka dengan Atsar/Ijma’, qiyas dan maslahah mursalah. Sedangakan ulama Dzhahiriyyah memahami nash tersebut sesuai dengan Dzhahir teks, yaitu “satu jiwa dibalas dengan satu jiwa”, karena hal itu sesuai dengan makna qishash yaitu balasan setimpal. Kata sebanding atau setimpal adalah “satu jiwa dengan satu jiwa”. Dari dua pendapat tersebut yang lebih tepat untuk diterapkan di zaman sekarang adalah pendapat Syafi’iyyah karena lebih mengedepankan maslahah yang sesuai dengan tujuan qishash itu yaitu menjamin kehidupan manusia.

B.     Saran-Saran

Melalui karya tulis ini penulis menyarankan:

1.      Kepada pakar hukum Islam, baik itu Ulama maupun Mujtahid dalam menetapkan hukum Islam, atau memberikan fatwa, hendaknya tidak berpedoman pada satu madzhab, akan tetapi meneliti atau menela’ah seluruh Madzhab, sehingga lebih bisa mencari perbandingan untuk memperluas khasanah hukum Islam.

2.      Disarankan kepada pembuat undang-undang hendak memasukkan Hukum Jinayah karena lebih menjamin kehidupan baik pribadi ataupun sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum demi sebuah keadilan.

3.      Kepada seluruh pembaca jangan pernah merasa puas dengan satu pendapat saja. Akan tetapi beberapa pendapat. Sebab, itu akan membuka cara berfikir yang lebih rasional dan memperluas wawasan karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang.

abstrak

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh: Yusrizal NIM 308.081 dengan judul “SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA (Studi Komparatif Antara Fikih Syafi’iyyah Dan Dzhahiriyyah) Adapun yang dimaksud dengan judul di atas adalah mengkaji, menela’ah, dan menganalisa tentang perbedaan pendapat mengenai kewajiban qishash sebagai sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama terhadap seseorang menurut fikih Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah.

Latar belakang penulis membahas mengenai Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Secara bersama terhadap seseorang, karena penomena yang mencuat kepublik hari-hari ini seperti pembunuhan yang dilakukan di Pasar Paramuka, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap sesorang dengan membuang dari lantai dua Pasar Pramuka. Kemudian dalam maqasid syari’ah terdapat jaminan kehidupan bagi manusia secara umum maupun muslim secara khusus. Jika tidak ada ketentuan sanski terhadap pembunuhan secara bersama maka orang lain akan saling membantu untuk melakuna pembunuhan. Dalam hal ini terjadi khilafiyah di kalangan ulama Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah dalam menetapkan kewajiban qishash terhadap permbunuhan secara bersama. Ulama Syafi’iyyah mewajibkan qishash kepada pelaku pembunuhan secara bersama sementara ulama dzhahiriyyah tidak mewajibkan

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah mengenai sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama serta pendapat mana yang lebih relevan diterapkan di zaman kontemporer saat ini?.

Penelitian ini mengunakan library reseach, yaitu dengan memahami dan menela’ah karya-karya dari ulama Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dibahas dengan menggunakan metode Takhrij Istidlal dan Komparatif. Penulis membandingkan sebab perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan ulama Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah dalam menetapkan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama, kemudian menetapkan pendapat yang terkuat setelah didiskusikan dan ditarjih.

Dari hasil penelitian penyebab perbedaan pendapat di kalangan Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah disebabkan oleh penafsiran nash, yaitu  أن النفس بالنفس Ulama Syafi’iyyah memhami nash tersebut “jiwa dibalas dengan jiwa” dengan makna jamak (banyak jiwa), dengan kata lain hukuman qishash dapat diberlakukan selama yang diqishash adalah jiwa tidak penting berapun jumlahnya. Ulama Syafi’iyyah juga menguatkan pendapatnya dengan Atsar, qiyas dan maslahah mursalah Sementara ulama Dzhahiriyyah memahami sesuai dengan teks ayat, yaitu “satu jiwa” dengan “satu jiwa” dan tidak dapat ditakwil dengan pendapat lain  karena hal itu menyalahi ketentuan ayat. Pendapat yang lebih tepat diterapkan di zaman sekarang ini adalah pendapat Syafi’iyyah karena lebih mengedepankan maslahah, dan ini sesuai dengan hikmah qishash itu (dalam qishash terdapat jamina kehidupan) sendiri dan menghindarkan orang untuk saling membantu dalam pembunuhan.

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dewasa ini pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh seseorang melainkan  secara bersama atau berkelompok, bahkan dilakukan dengan terencana serta tersusun dengan rapi guna untuk melenyapkan musuhnya. Seperti pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang di pasar pramuka terhadap Evan Mulyadi dengan cara membuang lawannya secara bersama-sama dari lantai dua[1]. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakuakan dengan sengaja ataupun tidak sengaja[2]. Menurut fikih seperti yang dikemukan oleh Abdul Qadir Audah dalam bukunya “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”[3].

Untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang, Islam mengatur dengan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan.  Qishash berasal dari kata “قصاص” berarti dia memutuskan, atau dia mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukuman balas setimpal (yang adil)[4] atau Jarimah pembalasan yang sama atas pembunuhan yang dilakukan[5].  Perlakuan terhadap si pembunuh harus sama dengan tindakannya yang mengerikan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Namun ini tidak berarti juga harus dibunuh dengan alat atau senjata yang sama.[6] Begitu juga dengan tempat terjadi pembunuhan tidak harus di tempat itu pula hukuman qishash dilaksanakan.

Perintah qishash ini terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an diantaranya, Q.S Al-Baqarah/2:178, yang berbunyi:

$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏGä. ãNä3ø‹n=tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9$# ’Îû ‘n=÷Fs)ø9$# ( ”çtø:$# Ìhçtø:$$Î/ ߉ö6yèø9$#ur ωö7yèø9$$Î/ 4Ós\RW{$#ur 4Ós\RW{$$Î/ 4 ô`yJsù u’Å"ãã ¼ã&s! ô`ÏB ÏmŠÅzr& ÖäóÓx« 7í$t6Ïo?$$sù Å$rã÷èyJø9$$Î/ íä!#yŠr&ur Ïmø‹s9Î) 9`»|¡ômÎ*Î/ 3 y7Ï9ºsŒ ×#‹ÏÿøƒrB `ÏiB öNä3În/§‘ ×pyJômu‘ur 3 Ç`yJsù 3“y‰tGôã$# y‰÷èt/ y7Ï9ºsŒ ¼ã&s#sù ë>#x‹tã ÒOŠÏ9r& ÇÊÐÑÈ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (QS, Al Baqarah :2:178).[7]

Di samping terdapat dalam Al-Qur’an, hukuman qishash juga dijelaskan dalam Sunah Nabi, diantaranya:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص م: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لااله الا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (رواه الجماعة)

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: telah bersabda rasulullah SAW: “tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya rasulullah, kecuali dengan salah satu tiga perkara: duda yang berzina (zina muhsan), membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah” (HR riwayat jama’ah)[8]

Qishash adalah pembalasan satu jiwa terhadap satu jiwa, namun sekarang justru pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh seseorang (satu jiwa), melainkan berkelompok atau banyak jiwa.

Pembunuhan yang dilakukan secara bersama (berkelompok) terhadap seseorang, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya, ulama dari kalangan mazhab Dzhahiriyyah berpendapat bahwa tidak berlaku hukuman qishash terhadap pelaku pembunuhan bersama. Mereka beralasan  bahwa yang dikatakan dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah:45 ان النفس بالنفس adalah “jiwa” dibalas dengan “jiwa” sehingga tidak boleh dibunuh beberapa jiwa sebab membunuh satu jiwa karena menyalahi ketentuan ayat[9]. Namun, dikalangan Jumhur ulama berpendapat bahwa berlaku hukuman qishash terhadap pelaku pembuhunan secara bersama.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan secara bersama harus dibunuh semuanya.

" إذا قتل الرجلان اوثلاثة اوأكثر الرجل عمدا فلوليه قتلتهم "

“Apabila membunuh dua, tiga atau banyak  orang laki-laki dengan sengaja, maka bagi walinya bunuh mereka semua”[10].

Dikalangan Hanafiyyah, Al-Sarkhasy berpendapat:

شرع القصاص لحكمة الحياة  وذلك بطريق الزجر كما قرونا و معلوم أن القتل بغير حق في العادة لا يكون إلا باتغالب والا جتماع لأن الواحد يقاوم الواحد فلولم نوجب القصاص علي الجماعة بقتل الواحد لأدى إلى سد باب القصاص و إبطال الحكمة التى وقعت الشارة اليها بالنص[11]

 “Hikmah ditetapkan syari’at qishash adalah untuk menjaga kehidupan seseorang  dan itu jalan untuk mencegah pembunuhan, bahwa pembunuhan dengan tanpa hak pada kebiasaannya tidaklah ada. Dan pada ijma’ ulama bahwa Qishash terhadap jama’ah disebabkan membunuh seseorang sekalipun tidak ada nash kewajiban qishash terhadap jama’ah yang membunuh seseorang”.

Sementara di kalangan Malikiyah dan Hanabalah tidak memberikan keterangan terkait masalah ini hanya mengemukan alasan yang dikemukakan oleh Syafi’i. Dari pendapat-pendapat yang dikemukan oleh tokoh-tokoh mazhab di atas, penulis hanya mengambil pendapat syafi’iyyah, karena: Pertama, golongan Syafi’iyyah menguatkan pendapatnya dengan mempertimbangkan Maslahah Mursalah, yaitu dalam qishash terdapat jaminan kehidupan bagi manusia. Maka, kalau manusia mengetahui orang banyak membunuh orang lain tidak dibunuh, maka sudah tentu mereka saling membantu dalam bermusuhan guna membunuh lawan mereka, sehingga sia-sialah darah manusia dan merajalelalah kerusakan di muka bumi ini. Kedua, keempat tokoh Mazhab tersebut mengemukan dalil yang sama, yaitu perbuatan Umar Bin Khattab yang membunuh tujuh orang di Shan’a karena membunuh satu orang dan pendapat ini diterapkan juga di masa khalifah Ali bin Abi Thalib.

Dari paparan di atas, penulis melihat adanya khilafiyah (perbedaan pendapat) para ulama terkait sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama. Untuk itu penulis tertarik  membahas masalah ini dengan judul penelitian: “ Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pembunuhan Secara bersama (Studi Komparatif Antara Fikih Syafi’iyyah Dan Dzahiriyyah)”.

B.     Perumusan Masalah

Supaya tercapai sasaran dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan masalah, yaitu mengapa terjadi perbedaan pendapat mengenai sanksi hukum terhadap tindak pidana secara bersama menurut Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah dan mana pendapat yang lebih relevan untuk diterapkan di era kontemporer saat ini?

C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.      Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat dan latar belakang terjadinya perbedaan pendapat antara Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama. Serta Untuk mengetahui pendapat mana yang lebih relevan untuk diterapkan di era kontemporer saat ini.

2.      Kegunaan Penelitian

Terwujudnya keselarasan kehidupan dan mejaga keselamatan jiwa seseorang di tengah masyarakat. Kemudian penelitian ini juga, untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang hukum Islam, terutama dalam perbandingan  dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.

D.    Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu sebagai berikut :

Sanksi Hukum Pembunuhan Bersama Syafi’iyyah Dzhahiriyyah

: : : : :

Adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada akhir sidang dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum pidana, hukum tersebut oleh di pealanggarnya sebagai suatu perasaan yang tidak enak.[12] Penulis maksud dari pengertian diatas bahwa orang yang dikenai vonis (pelanggar) dikenai sanksi sehingga memperoleh akibat dari  tindakannya berupa kesakitan-kesakitan sehingga dapat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain.[13] Yang penulis maksud adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sesorang atau beberapa untuk menghilangkan nyawa orang lain atau musuhnya. Kesepakatan dan tolong-menolong.[14] Kerjasama (kesepakatan) dan saling tolong-menolong atas pembunuhan.[15] Yang penulis maksud adalah kesepakatan dan kerjasama dalam suatu tindak pindana pembunuhan secara bersama terhadap seseorang. Berasal dari seorang ulama yaitu Syafi’i.  namanya abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman Asy-syafi’i yang dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H di daerah Askolan.[16] Yang dimaksud syafi’iyyah adalah seorang mujtahid yang mengistimbatkan hukum dengan pedoman dari metode istinbath hukum Imam Syafi’i. Madzhab kelima setelah empat mazhab yang terkenal, mazhab ini didirikan oleh Dawud bin Khalaf Al-Asfahani yang lebih dikenal dengan nama Daud Az- Zhahiriy. [17]

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka, yang penulis maksud dengan judul ini secara keseluruhan adalah studi perbandingan pendapat Syafi’iyyah dan  Dzhahiriyyah tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama untuk melakukan pembunuhan (al-tamalu’).

E.     Metode Penelitian

1.      Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library researh) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif[18], artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat tentang penelitian.[19]

Pendekatan dalam penelitian ada dua macam, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam meneliti tentang sanksi hukum terhadap pembunuhan secara bersama studi komparatif antara fikih Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian terhadap hukum tidak menggunakan angka atau sesuatu yang bisa dihitung, seperti: umur, gaji, frekuensi dan lainnya, tertapi terbentuk penjelasan serta dalam penelitian ini bersifat kualitatif.[20]

2.      Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber primer dan skunder. Sumber primer diambil karya-karya fikih karangan ulama-ulama pengikut Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah yang berlandasan pengembangan hukum  Islam dan bekaitan dengan sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama.  Disamping itu diperlukan juga data skunder yaitunya kitab atau buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, seperti Al-Fiqh Islamy Wa adillathuhu karangan  Wahbah Al-Zuhaily, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy  karangan Abdul Qadhir Audah, dan juga buku-buku lain yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.

3.      Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menela’ah dan menyimpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

4.      Metode Analisis  Data

Setelah memperoleh data melalui cara-cara di atas, dan untuk pembahasan selanjutnya penulis menggunakan metode analisa data sebagai berikut :

a.    Metode Takhrij Istidlal, yaitu metode dengan mengemukakan dalil-dali yang dipergunakan oleh ulama untuk mengistinbathkan hukum dan kemudian mengambil salah satu dalil yang lebih kuat.

b.    Komparatif, yaitu dengan membandingkan satu pendapat dengan pendapat lainnya secara objektif dan memilih salah satu pendapat yang kuat.[21]

F.     Tinjauan Kepustakaan

Dengan melihat skripsi-skripsi yang ada, yang berkaitan dengan msalah yang penulis bahas, diantaranya:

1.      Roni Effendi BP 305.022, dengan judul ”Sanksi Pelaku Kejahatan Genosida Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian beliau menyebutkan sanksi hukum Genosida (pembunuhan masal) serta pemusnahan, bahwa tidak diragukan lagi kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Tindakan pembunuhan diancam dengan pidana berat oleh sistem sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana dalam Hukum Islam adalah qishash.

2.      Joni, BP 302.038, dengan judul ”Sanksi Pembunuhan Terhadap Anak Kandung (Studi Komparatif antara Malikkiyah dan Syafi’iyah). Perbedaan pendapat antara Malikiyyah dan Syafi’iyyah tentang hukuman bagi orang yang membunuh anak kandungnya. Maksud dari penelitian ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandung, memperbandingkan antara pendapat Malikkiyah dan Syafi’iyah. Hasil penelitiannya tidak diwajibkan qishash terhadap ayah yang memubunuh anak.

3.      Afrius, BP 303.198, dengan judul Medeplichtige (orang yang membantu melakukan) tindak pidana pencurian menurut KUHP ditinjau dari Hukum Islam. Maksudnya adalah sanksi hukum bagi Medeplichtige  tindak pidana pencurian dalam KUHP dilihat dari perspektif hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah hukuman terhadap orang yang membantu atau bekerjasama dalam pencurian menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

4.      Mulyanto, BP 306.099 dengan judul Akibat Hukum Pembunuhan yang Disengaja Studi Komparatif dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP. Dengan rumusan masalahnya:

a.       Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai sanksi terhadap pembunuhan sengaja menurut hukum islam dan kitap undang-undang hukum pidana (KUHP)?

b.      Apa yang menyebabkan perbedaan kedua hukum tersebut, (hukum pidana islam dan KUHP) dalam menjatuh sanksi terhadap pemubunuhan yang disengaja?

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pembunuhan disengaja dalam pidana islam  dijatuhi hukuman qishash, sementara dalam KUHP dijatuhi hukuman penjara atau tidak diqishash.

Perbedaan antara penelitian- penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jika penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyoroti kejahatan Hak Azazi Manusia yang tergolong HAM berat yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.  Hukuman bagi orang yang ikut membantu perbuatan perncurian serta perbandingan antara KHUP dan hukum pidana Islam dalam hal pembunuhan yang disengaja. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan bekenaan sanksi hukum qishash terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama dengan objek penelitian perbedaan pendapat dikalangan Mazhab Fikih.

G.    Sistematika Penulisan

Sebagai pola dasar dan pedoman bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang dimaksud untuk memaparkan landasan teori penulisan untuk bahan acuan dalam penulisan skripsi sehingga tercapai penulisan yang sesuai dengan tata tertib penulisan ilmiah, maka di dalamnya diungkapkan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,  rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang meliputi: Pertama, Pembunuhan, terdiri dari Pengertian Pembunuhan dan Pembagian Pembunuhan serta bentuk-bertuk pembunuhan yang dilakukan secara bersama. Kedua, Hukuman terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, yaitu qishash dan diat serta hikmah ditetapkan syari’at qishash, diat dan ta’zir.

Bab III : Sanksi Terhadap Pembunuhan Secara Bersama dalam pandagan Syafi’iyyah  Dan Dzhahiriyyah, yaitu membahas Perkembangan Mazhab Dan Metode Istimbat hukum Syafi’iyyah dan pandangan Syafi’iyyah terhadap  pembunuhan secara bersama. Kemudian Perkembangan Mazhab dan metode Istinbath hukum Dzhahiriyyah serta Pandangan Dzhahiriyyah terhadap Pembunuhan Secara Bersama. Selanjutnya Perbandingan Pendapat Syafi’iyyah dan Dzhahiriyyah terhadap tindak pidana permbunuhan secara bersama.

BAB IV : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, yaitu memberikan kesimpulan terhadap uraian dalam skripsi ini sehingga dapat pemahaman yang bisa diamalkan dan diterapkan dalam dunia Islam serta memberikan saran-saran sebagai akhir penulisan.

---

[1] http://www. merdeka.com / jakarta / salah-satu pengeroyok evan sekuriti pasar pramuka.html

[2] Ahmad Wardi Muslich,  Hukum Pidana Islam,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet, 2., h. 137

[3]Abdul Qadhir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy, Juz 2 (Dar Al-Kitab Al-Arabi,tt),, Juz. 2,. h. 6

[4] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, cet, 2 (Jakarta: Predana Media Gup, 2003), hlm 262,  lihat juga, M.D.J Al Barry dan  Sofyan Hadi, Kamus Ilmiah Kontemporer, cet III, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h, 253

[5] Ahmad Wardi Muslich,  Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet, 2  h, 18

[6] Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam,  cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 24

[7] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 21

[8]  Muhammad Ibnu Ali Asy Syaukani, Nail Al Authar, Juz VII, (Saudi Arabiah, Idarah Al Buhuts Al-Ilmiyah, tt,), h 146

[9]  Ibnu Hazm, al-Muhalla, Jilid, 7, (Mesir : Darul Fikri, 456 H) h. 351

[10] Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i,  Al-‘Um, Juz 5,(Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), h. 24

[11]  Syamsudin Abu Bakar Muhammad bin Abi Syahl Al Sarkhasiy, Al-Mabsuth, (Beirut: Dar Fikr, t.th), Juz  25,  h. 4477

[12] Yan Pramdya, Kamus Hukum, (Semarang: CV Aneka, 1997), h. 442

[13]  Ahmad Wardi Muslich, op.cit, 38

[14] Daktur Amir Abdul Al-Farizi, Al-fiqh Al-Jinaiy fii Islamy, (Darussalam, tt.), h.82, Lihat juga, Abdul Qadhir Audah, op.cit, h.39

[15] Imam Abi Zakariya Mahyiddin Bin Syarif An-Nawawi, Al-Majmu’, (Beirut: Daar Al-Fikr, 676), h. 32

[16] Hudhari Bik, Tarihk Al-Tasyri’ Al-Islami, terjemah  Muhammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhya, 1980), h. 433

[17] Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet 1, h 77-78

[18] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo , 2006), h.3

[19] Mustika zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 3

[20] Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosian dan Hukum , (Jakarta: Granit, 2004), h.56

[21] Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12